JAKARTA, penadepok.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan komitmennya mendukung upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah, Jakarta (27/03/2025).
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Melalui perencanaan tata ruang dan Pengadaan Tanah, ATR/BPN ikut berupaya menangani masalah yang kerap terjadi ini, termasuk di wilayah Jabodetabek-Punjur.
Namun, ia menekankan bahwa penanganan masalah banjir perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait.
“Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan,” ungkap Ossy Dermawan.
Secara khusus, langkah pengendalian banjir di Jabodetabek-Punjur telah tertuang dengan detail pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang juga di atur dalam perpres 60 Tahun 2020. Wamen Osssy mengatakan, tantangan utama atas rencana tersebut adalah dalam implementasi, pengawasan, dan penertiban di daerah.
Salah satu langkah konkret penanganan banjir yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang diharapkan dapat segera dieksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025.
Kementerian ATR/BPN juga siap mendukung upaya pengamanan badan air, termasuk penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.
Wamen Ossy pun menyatakan siap melakukan sertifikasi tanah-tanah di sempadan sungai, dan jika ada kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama, akan dipertimbangkan mekanisme Pengadaan Tanah bersama pemerintah daerah.
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan tiga hal untuk menangani masalah banjir, yaitu revisi Rencana Tata Ruang di tingk provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan konsep terkini, sertifikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir, dan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam perundang-undangan.
“Pertemuan ini bertujuan untuk segera merumuskan aksi ekosistem pencegahan resiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir. Pendekatannya harus berbasis ekosistem, tidak boleh terkotak-kotak. Hari ini kita akan menyusun rencana aksi pencegahan risiko bencana banjir di Jabodetabek, yang akan menjadi acuan dalam langkah-langkah konkret ke depan” ucap Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Banten, serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. Hadir mendampingi Wamen Ossy, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati.
